Perketat Pengawasan Ekspor, Pemerintah Targetkan 50 Pelabuhan di 25 Provinsi

- Penulis

Jumat, 14 Agustus 2026 - 22:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo Subianto (Transjatim)

Prabowo Subianto (Transjatim)

TRANSJATIM.Com – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor. Kali ini pengawasan dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap dolar hasil ekspor kembali ke dalam negeri dan tercatat dengan benar.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI sudah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar. Angka tersebut berasal dari tiga komoditas strategis yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, DSI juga telah memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor dari berbagai pelaku usaha.

Dari proses pemantauan yang intensif itu, DSI menemukan adanya potensi tambahan devisa sebesar USD5 miliar. Potensi ini muncul bukan dari volume ekspor baru, melainkan dari hasil penelusuran lebih dalam terhadap transaksi yang sudah berjalan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Temuan itu bersumber dari perbedaan dan penyesuaian pada tiga aspek utama. Yaitu harga jual, kualitas barang, serta skema pembayaran devisa hasil ekspor yang selama ini belum sepenuhnya sesuai. Dengan memperketat verifikasi di titik-titik tersebut, potensi devisa yang selama ini belum optimal bisa diamankan.

Ke depan, cakupan pengawasan DSI akan diperluas secara signifikan. Pemerintah menargetkan pengawasan menyentuh 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi. Tidak hanya itu, pengawasan juga akan mencakup seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia, bukan terbatas pada tiga komoditas awal.

Langkah perluasan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan kekayaan sumber daya Indonesia dikelola secara adil dan transparan. Dengan sistem yang lebih ketat, setiap penerimaan devisa dapat dipastikan masuk ke sistem keuangan nasional sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, tujuan utama dari penguatan pengawasan ini jelas. Memastikan kekayaan Indonesia benar-benar dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. (R.A)

Editor : Liamsan

Follow WhatsApp Channel transjatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapal Virgo Transport 8 Hilang di Laut Jawa: Kronologi, Jumlah Penumpang, hingga Lokasi Terakhir
Luncurkan Program PLTS 100 GWp, Prabowo: Kita Akan Benar-Benar Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pilkades Bekasi Memanas, Ahmad Patoni Serukan Demokrasi Tanpa Adu Domba: Beda Pilihan, Jangan Putus Persaudaraan
Kronologi Hancurnya Motor Driver Ojol di Bintaro oleh Hantaman Bata Sopir Alphard yang Tak Terima Spion Lecet
Usai Klarifikasi Pemdes Cilacap Buntut Kopdes Jadi Lapangan Badminton, sang Menteri Kini Ngaku: Enggak Apa-apa
Polsek Pasongsongan Ungkap Penyalahgunaan Sabu dalam Operasi Tumpas Semeru 2026
Jejak Kontroversi Biduan Koplo Clareesya yang Dikecam usai Beredar Foto ‘Gaya Takbir’ Pakai Rok Mini
Tahun Skandal Mobil Dinas Hegarmanah Menguap: Bukti SKTJM Jelas, Inspektorat Bekasi Kok ‘Tutup Mata’?
Berita ini 15 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 15:08 WIB

Kapal Virgo Transport 8 Hilang di Laut Jawa: Kronologi, Jumlah Penumpang, hingga Lokasi Terakhir

Selasa, 25 Agustus 2026 - 21:28 WIB

Luncurkan Program PLTS 100 GWp, Prabowo: Kita Akan Benar-Benar Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Minggu, 23 Agustus 2026 - 14:43 WIB

Pilkades Bekasi Memanas, Ahmad Patoni Serukan Demokrasi Tanpa Adu Domba: Beda Pilihan, Jangan Putus Persaudaraan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 11:02 WIB

Kronologi Hancurnya Motor Driver Ojol di Bintaro oleh Hantaman Bata Sopir Alphard yang Tak Terima Spion Lecet

Selasa, 18 Agustus 2026 - 16:06 WIB

Usai Klarifikasi Pemdes Cilacap Buntut Kopdes Jadi Lapangan Badminton, sang Menteri Kini Ngaku: Enggak Apa-apa

Berita Terbaru